Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) masih mengkaji usulan moratorium (penghentian sementara) penerimaan CPNS (calon pegawai negeri sipil) dari Tim Reformasi Birokrasi. Sebab, langkah seperti itu pernah dilakukan tetapi malah muncul masalah baru.
“Dulu kita sudah pernah menghentikan penerimaan CPNS, sekitar tahun 2000-an, tetapi malah banyak tenaga honorer yang bermunculan. Sampai sekarang pun masih menjadi masalah karena jumlah PNS memang tidak bertambah tetapi banyak tenaga honorer yang lantas minta diangkat (menjadi PNS-red),” ujar Deputi Sumber Daya Manusia Bidang Aparatur Kementerian PAN dan RB Ramli Naibaho saat dihubungi kemarin.
Kementerian PAN mengaku sudah melakukan upaya serius untuk mengurangi jumlah PNS. Salah satunya tidak melakukan penambahan pegawai baru, melainkan hanya untuk mengisi kekosongan kursi yang ada.
Strategi itu dinilai lebih realistis karena jumlah PNS yang pensiun juga cukup tinggi. “Setidaknya ada 150 ribu kursi PNS yang kosong setiap tahun karena berbagai sebab seperti pensiun dan lain-lain,” kata dia.
Pihaknya mulai mempertimbangkan untuk tidak memberikan kuota CPNS secara besar-besaran. Bahkan, jumlah kuota CPNS nasional kedepan akan terus dipangkas. “Tahun ini sudah mulai, biasanya (lowongan) kan 300-an ribu orang, tahun ini maksimal 250 ribu orang. Itu pun karena ada pengangkatan CPNS tenaga honorer di daerah tertinggal. Tahun depan kita akan kurangi lagi,” tuturnya.
Ramli menambahkan, pemerintah daerah cenderung banyak menerima jumlah pegawai hingga menggerus dana pembangunan. Untuk itu, pemerintah pusat berupaya memperbaiki sistem penerimaannya dengan tidak mengabulkan semua usulan kuota kebutuhan pegawai di daerah. “Penerimaan CPNS harus proporsional, disesuaikan dengan jumlah penduduk dan kemampuan APBD,” terangnya.
Sebelumnya, Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi, Erry Riyana Hardjapamekas bersama dua anggotanya menyampaikan usulan kepada Wakil Presiden Boediono. Salah satunya Erry meminta agar dilakukan moratorium (penundaan sementara) penerimaan CPNS. “Selama penghentian itu pemerintah dapat melakukan perbaikan sistem, melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan, serta mencari masukan dari masyarakat,” ungkapnya.
Menurut dia, perlu dipikirkan cara agar tidak ada lagi pengangkatan CPNS secara sembarangan seperti yang terjadi di daerah-daerah. “Penerimaan CPNS harus sesuai kebutuhan. Untuk pengaturan di masa mendatang, Tim Independen mengharapkan agar RUU Aparatur Sipil Negara secara komprehensif mengatur tentang formasi dan CPNS, sehingga menjadi terpadu. Kita berharap tidak ada lagi hanya sekadar menerima CPNS,” cetusnya.
Erry mengusulkan pembentukan Reform Leaders Academy (RLA) sebagai upaya mendidik calon pemimpin masa depan yang memiliki potensi. “Akademi yang dimaksud bukan dalam pengertian sekolah, melainkan forum kepemimpinan reformasi, mencari pemimpin potensial di bidang birokrasi, disatukan dengan pemimpin dari luar birokrasi. Calon pemimpin tersebut dibina dengan format yang cermat dan terpadu, serta memiliki platform yang sama,” lanjutnya.
Sementara itu, Kementerian Keuangan mengaku siap menjadi pilot project program pensiun dini bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Program tersebut merupakan kelanjutan dari reformasi birokrasi di kementrian yang berkantor pusat di kawasan Lapangan Banteng tersebut.(...)
“Dulu kita sudah pernah menghentikan penerimaan CPNS, sekitar tahun 2000-an, tetapi malah banyak tenaga honorer yang bermunculan. Sampai sekarang pun masih menjadi masalah karena jumlah PNS memang tidak bertambah tetapi banyak tenaga honorer yang lantas minta diangkat (menjadi PNS-red),” ujar Deputi Sumber Daya Manusia Bidang Aparatur Kementerian PAN dan RB Ramli Naibaho saat dihubungi kemarin.
Kementerian PAN mengaku sudah melakukan upaya serius untuk mengurangi jumlah PNS. Salah satunya tidak melakukan penambahan pegawai baru, melainkan hanya untuk mengisi kekosongan kursi yang ada.
Strategi itu dinilai lebih realistis karena jumlah PNS yang pensiun juga cukup tinggi. “Setidaknya ada 150 ribu kursi PNS yang kosong setiap tahun karena berbagai sebab seperti pensiun dan lain-lain,” kata dia.
Pihaknya mulai mempertimbangkan untuk tidak memberikan kuota CPNS secara besar-besaran. Bahkan, jumlah kuota CPNS nasional kedepan akan terus dipangkas. “Tahun ini sudah mulai, biasanya (lowongan) kan 300-an ribu orang, tahun ini maksimal 250 ribu orang. Itu pun karena ada pengangkatan CPNS tenaga honorer di daerah tertinggal. Tahun depan kita akan kurangi lagi,” tuturnya.
Ramli menambahkan, pemerintah daerah cenderung banyak menerima jumlah pegawai hingga menggerus dana pembangunan. Untuk itu, pemerintah pusat berupaya memperbaiki sistem penerimaannya dengan tidak mengabulkan semua usulan kuota kebutuhan pegawai di daerah. “Penerimaan CPNS harus proporsional, disesuaikan dengan jumlah penduduk dan kemampuan APBD,” terangnya.
Sebelumnya, Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi, Erry Riyana Hardjapamekas bersama dua anggotanya menyampaikan usulan kepada Wakil Presiden Boediono. Salah satunya Erry meminta agar dilakukan moratorium (penundaan sementara) penerimaan CPNS. “Selama penghentian itu pemerintah dapat melakukan perbaikan sistem, melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan, serta mencari masukan dari masyarakat,” ungkapnya.
Menurut dia, perlu dipikirkan cara agar tidak ada lagi pengangkatan CPNS secara sembarangan seperti yang terjadi di daerah-daerah. “Penerimaan CPNS harus sesuai kebutuhan. Untuk pengaturan di masa mendatang, Tim Independen mengharapkan agar RUU Aparatur Sipil Negara secara komprehensif mengatur tentang formasi dan CPNS, sehingga menjadi terpadu. Kita berharap tidak ada lagi hanya sekadar menerima CPNS,” cetusnya.
Erry mengusulkan pembentukan Reform Leaders Academy (RLA) sebagai upaya mendidik calon pemimpin masa depan yang memiliki potensi. “Akademi yang dimaksud bukan dalam pengertian sekolah, melainkan forum kepemimpinan reformasi, mencari pemimpin potensial di bidang birokrasi, disatukan dengan pemimpin dari luar birokrasi. Calon pemimpin tersebut dibina dengan format yang cermat dan terpadu, serta memiliki platform yang sama,” lanjutnya.
Sementara itu, Kementerian Keuangan mengaku siap menjadi pilot project program pensiun dini bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Program tersebut merupakan kelanjutan dari reformasi birokrasi di kementrian yang berkantor pusat di kawasan Lapangan Banteng tersebut.(...)
