-
Mungkin sahabat menpunyai keluhan yang sama dimana modem atau flashdisk atau alat lain yang membutuhkan port USB sebagai penghubungnya tidak... -
Mati karena serangan jantung saat berhubungan intim itu sudah biasa.. namun bagaimana dengan kasus kasus aneh berikut ini yan... -
Jaman sekarang memang sangat susah sekali untuk mencari cewek perawan. Terlebih pergaulan sekarang ini memang sudah seperti gak ada batasan... -
Madura terus menjadi rebutan bisnis para raksasa operator di Tanah Air. Setelah merasa kalah start dari pesaing ketatnya, yakni PT XL A... -
14 Bagian Tubuh Wanita yang Membuat Pria Tergoda (Jatuh Cinta). Cinta pada pandangan pertama setelah melihat fisik dan bagian ... -
Meski saat ini wajah Rasululah tidak pernah akan digambarkan secara nyata tetapi bayangan wajah beliau akan ada dalam pikiran umatnya sebag... -
Setelah jadi muallaf Jessika merasa tenang dan damai begitulah ungkapnya ketika diwawancarai oleh Tukul arwana dalam acara " Bukan Empa... -
Plaza Bangkalan adalah pusat perbelanjaan terlengkap dan termewah pertama di Madura. Lokasinya yang sangat strategis di jalan ring roa...
Pemerintah Harus Konsisten Laksanakan UU Pornografi
Posted by Extra Madura on |
Berita hangat
Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah bersikap tegas melaksanakan UU Pornografi dan Pornokasi. Terutama melarang kedatang artis-artis porno mancanegara ke Tanah Air.Sebab kedatangan mereka hanya akan memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Karenanya, menurut Ketua MUI Ma'ruf Amin, pihaknya konsisten menolak kedatangan sosok seperti Miyabi misalnya karena figur mereka adalah lambang pornografi.
"Mestinya pemerintah bisa mencegah mereka datang,"kata dia kepada Republika di Jakarta, Selasa, (30/11) Namun demikian, ketika ditanya tentang usulan membuat pernyataan resmi MUI mendesak pemerintah tegas melaksanakan UU Pornografi, Ma'ruf mengatakan MUI akan segera membahas kemungkinan kesana.
Saat ini, yang bisa dilakukan MUI adalah memberikan imbauan dan bekerjasama dengan pihak terkait. Termasuk mendorong pemerintah agar segera membuat peraturan pemerintah terkait pelaksanaaan UU Pornografi. Hal ini harus segera diwujudkan apalagi fungsi UU adalah melindungi masalahat masyarakat. Selama belum ada ketegasan pemerintah masyarakat bisa aktif melakukan penolakan melalui demonstrasi dan bentuk seruan moral lainnya."Asalkan tetap damai dan tidak anarkis,"pungkas dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar